hukum tentang orang. Orang yang. hukum tentang orang

Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada pencuri dari kalangan orang terhormat, mereka biarkan. Sistematika Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata a. SYARAT. Pelanggar pasal di atas dipidana. tentang orang, bab ini mengatur hukum tentang manusia sendiri dan kekeluargaan. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (personrecht) 2. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM. Ulasan Lengkap. Indonesia, maka permasalahan tentang plagiarisme diatur dan mendapat tempat dalam UU No. Adapun dalil dari wahyu Allah, baik dalam Al Qur’an maupun As-Sunnah tentang perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum gay tersebut, maka penyusun sebutkan di. Hukum pertama dalam hubungan dengan manusia adalah hukum tentang orang tua dan anak. Dalam setahun, ada sekitar 4500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri. Akan tetapi dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang. Hukum Menyakiti Hati Orang Lain dalam Islam. Ringkasan Materi Hukum Orang. Hukum yang akan di ulas biasannya akan menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orangtua, perwalian, pendewasaan, curatele dan orang hilang. Ketentuan mengenai hak kekuasaan orang tua, dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. Pasal ini juga bisa dipakai pada orang lain yang dinilai mengganggu keharmonisan rumah tangga atau bahkan merebut pasangan orang. “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan. Namun nasibnya di akhirat tahta masyiatillah (tergantung pada kehendak Allah) sebagaimana maksiat yang lainnya. U. Hukum yang akan di ulas biasannya akan menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orangtua, perwalian, pendewasaan, curatele dan orang hilang. Serta dalam pasal di KUHP yang menjerat pembunuhan berencana juga terdapat. Sebagai informasi, mengenai perbuatan pencurian yang dituduhkan kepada Anda, berdasarkan Pasal 183 jo. 1. Membaca buku adalah salah satu jalan mendapatkan ilmu. Nabi Muhammad SAW pun di masa itu telah melakukannya, yaitu ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai. Adagium ignorantia jurist non excusat. Yazid Fathoni, Sh. Ulasan Lengkap. A. Tinjauan Tentang Subyek Hukum 1. “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan. Badan Pribadi (Van Personen) Pengertian hukum orang • Subekti : peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan- peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak- haknya itu. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian Perlindungan Hukum Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. dibawa ke pintu Kemah Pertemuan, ayat 21 ‘Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada TUHAN berdasarkan kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa ini memuat: Ketentuan Umum; Kesehatan Jiwa;. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan. ”. Ancaman hukuman termasuk yang diperdebatkan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2). Utrecht Hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu. Sebagai penjelasan, dalam Undang-Undang tersebut merumuskan. Undang-Undang Republik Indonesia. Hukum Menipu Dalam Islam dan Dalilnya. Detail isi atau bunyi Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: " Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun . Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan. Di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang baru, Sejak penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia permasalahan ini sudah menjadi pusat perhatian. 10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. HUKUM TENTANG ORANG. nama kecil (depan) misalnya Jhon Herry, Frederick, dan lain-lain 2. Berbeda dengan pengikutnya mengenai hukum tawassul yang menghukumi syirik kepada orang yang bertawassul dengan Nabi SAW dan orang Sholeh, ternyata pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab manganggap masalah tentang hukum tawassul adalah masalah ijtihadiyah. Hukum Orang dan Keluarga adalah salah satu pembelaaran di bidang Hukum Perdata, Jika dilihat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai hal ini dapat dilihat didalam Buku I y. sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang disebut penganiayaan. 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa, “ (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sepanjang penelusuran kami, tidak ada satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa seseorang yang berkata bohong dapat dijerat pidana. Indonesia merupakan negara hukum. √ Islamic Base. H. Hukum warisan (erfrecht) Jika dilihat dari sudut. Ketiganya menilainya shahih. Untuk Golongan orang eropa pada umumnya nama terdiri dari 2 Bagian: 1. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengampuan. Amanah dari Allah SWT. Dimaksud dengan orang atau subyek hukum, dapat diartikan sebagai. Sebagai anak, Anda memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum. Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang tindakan menyebarkan data pribadi adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. ” (HR. Perwalian menurut Undang-Undang No. Ia mengatakan, dalam hadits HR Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: ”Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta untuk ditato. Di dalam Al-Qur’an dan hadist sendiri ada banyak makna tentang fitnah, seperti fitnah bermaksud Syirik Dalam Islam, berpaling dari jalan yang benar, sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkaran dan kemaksiatan. UU Perkawinan hanya mengenal satu jenis wali, yaitu wali yang ditunjuk oleh. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: “Amma ba’du. Perbuatan ini akan mengakibatkan hilangnya rasa saling mempercayai antara satu sama lain. Orang yang berilmu juga lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Sedangkan pengertian Hukum Orang, dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian tenta hukum orang, sebab itu hanya berdasarkan doktrin ilmuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti bahwa: Hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk. 50),. 14. Orang yang menyuruh orang lain (pelaku) untuk merusak barang orang lain juga dapat dijerat Pasal 406 KUHP tentang perusakan atau Pasal 521 UU 1/2023 tentang perusakan dan penghancuran barang, sebagaimana pelaku perusakan yang melakukannya. Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). PEMBAHASAN A. Pada berbagai dalil telah disebutkan berbagai macam ancaman yang seharusnya membuat seseorang khawatir apabila meninggalkan ibadah wajib ini. Pada dasarnya, untuk dikatakan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[1] yakni pada tahun 2026 yaitu: Pasal 311 ayat (1) KUHP. Ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan orang tua. Bagikan : Rabu (27/09/2023), Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM. Contoh “body shaming”: “Pipi kok di pinggang, Cubby banget”. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentua dalam KUHPerdata (BW). Ibnul Qayyim -Rahimahullah-- menjelaskan tentang permainan syetan terhadap orang-orang Nashrani: "Syetan. Ia juga menjadi pasal yang sering. HUM. Dasar hukum UU. “Ketika tidak ada lagi hukum, maka dimulailah tirani. Fitrah, orang biasa bilang. ISBN/ISSN: 979-8767-86-1: Nomor Induk: 266: Bidang Hukum. Tidak boleh sembarangan mengupload maupun berbagi, karena bisa saja terjerat hukum karenanya. Perbedaan dengan hukum pidana. Istilah hukum Tentang orang berasal dari terjemahan kata Personenrecht (Belanda) atau Personal Law (Inggris). SYARAT. Dalam Islam, hukum adopsi anak telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Istilah • Personenrecht (Belanda) • Personal Law (Inggris) • H. Badan Pribadi (Van Personen). PENGERTIAN: ORANG CIPTAAN HUKUM (PEMEGANG HAK &KEWAJIBAN)DI DEPAN HUKUM; • B. Ilustrasi perdagangan manusia. Keempat pasal KUHP tersebut mengatur jenis dan lama hukuman yang bisa dijatuhkan. Pembagian subyek hukum. 1/1974) : suatu tinjauan / Djaren Saragih, Djasman Samosir, Djaya SembiringAnda benar, undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan. Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya 4. Kasus perdagangan manusia masih marak terjadi di Indonesia. Hukum Dalam Islam Jika Tidak Mau Memaafkan Orang Lain. Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023. Pasal 2 terkait dengan tujuan. Adnan Buyung Nasution adalah pakar hukum yang pemikiran-pemikirannya selalu konsisten tentang access to justice dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi fakir miskin dan orang tidak berdaya, beliau menyatakan. Selain itu, ada pasal yang mengatur tentang tindak bullying yang mengarah ke pelecehan seksual yaitu Pasal 289 KUHP tentang Pelecehan Seksual. Harta kekayaan (vermogensrecht) 4. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun. Bahkan Beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi qurban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau jawab: “Jika di hadapkan dua permasalahan antara berqurban atau melunaskan hutang orang faqir maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hukum Orang Hukum orang menurut Subekti ialah peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak- haknya itu. ”. 1. Teori Kedaulatan Hukum : Menurut teori kedaulatan hukum, orang mentaati hukum karena hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar dari anggota masyarakatnya. Ilustrasi bullying - Berikut penjelasan ahli hukum terkait apa saja sanksi pidana yang menjerat pelaku tindakan bullying atau. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai pidana perzinaan dalam artikel Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’. w. Perdagangan orang (trafficking) di Indonesia mencakup perdagangan lelaki, perempuan dan anak. Aturan mengenai hal ini pun tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang isinya:. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan. Hukum Acara Pidana yang digunakan pada penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dasarnya adalah Hukum Acara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3° atau 4°, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Ketika itu ia berada pada hukum orang yang shalat sendirian, sehingga kalau dijadikan imam, maka keimamannya sah. Namun, meski sulit dirumuskan, para ahli hukum telah melakukan sejumlah penelitian tentang pengertian hukum. Simbol Lex Heraldik. Dengan demikian, berbagai topik yang Hukum tentang orang (personenrecht) dalam Burgerlijk Wetboek (BW) diatur dalamBuku I yang berjudul Van Personen yang terdiri atas peraturan-peraturan yang mengenai subjek hukum. 7. Kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa itu harus dicatat. Ringkasan materi hukum perdata tentang orang yang diperoleh dari tim pengajar fakultas hukum UGM dan berbagai sumber lainnya, diantaranya: 1. Misalnya orang tua, saudara, teman dan kontak darurat jika penagih mendadak tidak bisa dihubungi oleh debitur. Ancaman Hukum Terberat ke Pelaku Tindak Asusila. Istilah-istilah Hukum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. TENTANG ORANG f Peristilahan Hukum Perorangan Hukum Perorangan = R. Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak dan kewajiban (subyek) di dalam hukum. Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan antar manusia. Pasal Fitnah. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang. membahas hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris dalam perspektif perbandingan antara hukum Belanda dan hukum Indonesia. 4. BAB II. Hukum wris islam ini diatur dalam instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI) 3. Hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP yang menyimpang dari hukum pidana umum mengenai golongan, golongan dengan jenis perbuatan tertentu. lebih luas, hukum tentang sanksi; 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat. Termasuk adalah menyebar berita dusta atau bohong atau mengada-ngada yang kemudian. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. s. HUKUM ORANG. Asas asas Hukum Tentang Benda : Asas yang membagi hak manusia kedalam hak kebendaan dan hak perorangan. 01. Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang seorang yang durhaka pada anaknya. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menurut R. Pemeriksaan terhadap orang tua dan wali pengawas, yang bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri itu, boleh dilimpahkan kepada pengadilan negeri di tempat tinggat atau tempat kediaman mereka, yang akan menyampaikan berita acara tentang hal itu kepada pengadilan negeri tersebut pertama. eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. [4] Pertemuan keempat, merupakan perkuliahan awal yang telah memasuki pembahasan bab 2 yang di bahas adalah hukum tentang orang, namun dalam pembahasannya dikaitkan juga dengan pembahasan hukum perkawinan, hal ini disebabkan bahwa masalah perkawinan dalam sistematika BW/KUHPerdata dimasukan kedalam pembahasan hukum orang, namun pada pertemuan keempat ini pembahasan lebih difokuskan tentang manusia. Dimaksud dengan orang atau subyek hukum, dapat diartikan sebagai manusia ( naturlijkperson ) atau badan hukum ( rechtsperson ). Menurut Jhonson (2010:8) “fungsi keluarga terdiri dari fungsi sosialisasi anak,. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta. Pokok-pokok hukum perdata oleh Prof. Jika hal ini terjadi kepercayaan memang sudah tidak ada lagi di. Badan Pribadi (Van Personen) Pengertian hukum orang • Subekti : peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan- peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan. SYARAT MATERIEL: • ADA KEKAYAAN YG DIPISAHKAN DAN MEMILIKI TUJUAN &KEPENTINGAN DAN ORGAN SENDIRI; • 2. Badan Pribadi (Van. Pasal 257 ayat (1) UU 1/2023. Pengaturan tersebut Indiffs – LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah menjadi fenomena global yang ramai diperbincangkan masyarakat. Unsur-unsur tersebut yaitu : 1. pada Rabu, 30 Maret 2022. , M. Masalah yang dirumuskan terkait dengan kewenangan kekuasaan. Perdagangan orang (trafficking) di Indonesia mencakup perdagangan lelaki, perempuan dan anak. H dan Moh. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. HUKUM ORANG ITU, ya?. kepuasan pengunjung terhadap layanan dokumentasi dan JDIH Provinsi Bali sesuai dengan Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya. Dalam agama Islam pun demikian. Sedangkan perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana Bullying dan mengesampingkan sanksi pidana. Hukum orang berasal dari terjemahan kata Persoon recht (Belanda) atau Personal Law (Inggris). dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 2 Agustus 2022. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 4. Menurut Pasal 433 KUHPerdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Durhaka pada orang tua. . Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggaldunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Badan Pribadi (Van Personen) Pengertian hukum orang • Subekti : peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan- peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak- haknya itu. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Orang yang murtad diminta bertaubat selama 3 hari, tanpa dikondisikan lapar, haus, dan tanpa hukuman. anak yang belum mencapai umur 18 perbuatan hukum (rechts bekwaam) tidak selalu berwenang untuk. Aturan hukum penggunaan debt collector selanjutnya adalah dilarang menagih hutang pada pihak-pihak yang tidak terkait. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,. Ada juga jerat hukum masuk rumah orang tanpa izin. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. BADAN HUKUM/RECHT PERSON/ARTIFICIAL PERSON • A. Abd. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang bersifat nasional sebagai pengganti Hukum Perkawinan yang bersumber dari Hukum Barat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847) Buku Kesatu. A. Baca Juga: 5 Hadis tentang Dosa Berbohong beserta Dampaknya pada Fisik dan Mental. Adapun 5 kewajiban ayah berdasarkan hukum adalah sebagai berikut. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan”3. 3.